Menu
kabar terbaru hari ini

Zulhas Ungkap Social Commerce Diatur di Semua Negara, Termasuk China

  • Share
Zulhas Ungkap Social Commerce Diatur di area Semua Negara, Termasuk China

Menteri Perdagangan  (Zulhas) mengungkap semua negara seperti Amerika Serikat hingga Eropa mengatur hambatan social commerce. Bahkan, China yang mana notebene negara dengan syarat TikTok Shop pun miliki aturan tegas persoalan social commerce. 

Menurut Zulhas, jika social commerce tak diatur, hal itu akan membunuh pengusaha-pengusaha UMKM. 

“Kita itu saya juga heran media sosial di dalam area manapun diatur coba klik Uni Eropa. Enggak boleh. Di China sendiri diatur bahkan sekarang seperti TikTok pada China itu anak-anak muda hanya saja sekali boleh 40 menit satu hari,” katanya di tempat tempat Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis (28/9).

Ia justru heran jika ada pihak yang tersebut mana marah ketika pemerintah mengatur atau memproduksi regulasi untuk social commerce. Menurutnya, social commerce seharusnya berfungsi seperti televisi yang tersebut digunakan hanya saja hanya untuk memasarkan barang serta jasa. 

“Loh kita diatur aja kok ada yang dimaksud dimaksud marah? Saya juga heran. Bayangkan kalau TV enggak diatur itu bagaimana, kalau bank enggak diatur bagaimana, atau pasar kalau enggak diatur bagaimana? Nah ini diatur, ditata. Jangan sampai mematikan,” tuturnya.

Zulhas menjelaskan di tempat dalam setiap negara memang mempunyai regulasi tertentu untuk praktik perdagangan pada tempat jagat maya. Seperti halnya pada Amerika Serikat, India, Australia hingga negara-negara dalam tempat Uni Eropa.

“Saya ini Menteri Perdagangan mau mengirim mangga ke China, ke Jepang sampai hari ini belum bisa, susahnya minta ampun,” tuturnya.

Lewat peraturan itu, Zulhas berharap mampu sekadar menyelamatkan peniaga UMKM oleh sebab itu menyangkut hajat dunia usaha dalam negeri.

Sebelumnya, Zulhas resmi melarang social commerce atau online shop berbasis medsos seperti TikTok Shop untuk berjualan lalu melayani transaksi jual-beli.

Keputusan itu diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, lalu Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang mana hal tersebut diundangkan pada 26 September 2023.

Namun, ia memberi kelonggaran bagi social commerce untuk mematuhi aturan itu mulai minggu depan. Saat ini, pemerintah masih mensosialisasikan aturan tersebut.

“Berlaku mulai kemarin, tapi kita memberitahukan dulu beberapa hari ini, kita surati, ya seminggu ini lah,” katanya saat konferensi pers di area tempat Kementerian Perdagangan, Rabu (27/9).

  • Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *