Menu
kabar terbaru hari ini

Shopee Angkat Suara Sikapi Permendag soal Larangan Social Commerce

  • Share
Shopee Angkat Suara Sikapi Permendag perihal Larangan Social Commerce

angkat pernyataan terkait penerbitan Peraturan Menteri Perdagangan nomor 31 tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, lalu Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Aturan ini terkait dengan larangan media sosial yang digunakan digunakan juga jadi tempat berjualan atau social commerce seperti 

Head of Government Relations Shopee Indonesia Balques Manisang mengatakan Shopee mendukung keputusan pemerintah untuk mengupayakan lingkungan perdagangan tersebut. 

“Karena Shopee memiliki misi yang digunakan dimaksud sejenis dengan pemerintah untuk selalu membantu kemudian juga mengutamakan UMKM,” kata Balques dalam keterangan tertulis, Kamis (28/9).

Selanjutnya Shopee akan mempelajari dan berkoordinasi dengan pemerintah. Secara internal Shopee juga akan menyiapkan langkah-langkah penyesuaian jika memang diperlukan. 

Balques mengatakan sejak tahun 2019, Shopee terus membantu memberdayakan jutaan UMKM lokal melalui banyak program. Misalnya Ekspor Shopee, Kampus UMKM Shopee pada 10 kota, Program Bimbel Shopee, kemudian beberapa program lainnya yang dimaksud membantu UMKM dapat naik kelas.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) resmi melarang social commerce atau online shop berbasis medsos seperti TikTok Shop untuk berjualan kemudian melayani transaksi jual-beli.

Namun, ia memberi kelonggaran bagi social commerce untuk mematuhi aturan itu mulai minggu depan. Saat ini, pemerintah masih mensosialisasikan aturan tersebut.

“Berlaku mulai kemarin, tapi kita memberitahukan dulu beberapa hari ini, kita surati, ya seminggu ini lah,” katanya saat konferensi pers di dalam dalam Kementerian Perdagangan, Rabu (27/9).

Ia juga mengatakan social commerce yang tersebut mana ingin berjualan harus memiliki aplikasi e-commerce terpisah. sebab itu social commerce semata-mata boleh untuk promosi.

Lalu, aturan itu juga menetapkan biaya minimum sebesar US$100 per unit barang jika luar negeri yang digunakan hal tersebut langsung dijual oleh peniaga ke Indonesia melalui jaringan e-commerce lintas negara (cross border). Sedangkan tukang jualan dalam negeri yang mana mana mengirimkan barang impor tidaklah dikenakan batasan tersebut.

“Hanya untuk luar negeri saja, yang digunakan dimaksud impor. (Pedagang dalam negeri) bebas berapa cuma boleh,” kata Zulkifli.

Keberadaan social commerce dikeluhkan oleh pedagang, seperti pedangan tekstil dalam Tanah Abang. Pedagang mengeluh sepi oleh sebab itu nilai yang dimaksud hal itu ditawarkan social commerce seperti TikTok Shop terpencil tambahan banyak murah.

  • Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *