Menu
kabar terbaru hari ini

Pengusaha Dukung Kebijakan Pemerintah Atur Social Commerce

  • Share
Pengusaha Dukung Kebijakan Pemerintah Atur Social Commerce

Asosiasi Pengusaha Indonesia () menyokong keputusan pemerintah yang digunakan memisahkan platform media sosial serta e-commerce.

Keputusan itu diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, juga juga Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang mana hal tersebut diundangkan pada 26 September 2023.

Ketua Umum APINDO, Shinta W. Kamdani, menyatakan pentingnya menerapkan persaingan bidang usaha yang digunakan mana sehat, adil, juga tanpa keberpihakan.

Menurutnya, model bidang perniagaan e-commerce sudah dijalankan banyak berkembang memengaruhi UMKM, sehingga perlu pengaturan tambahan lanjut untuk meyakinkan pertumbuhan lalu lingkungan industri e-commerce tetap memberikan prospek bagi UMKM Indonesia untuk berkembang lalu juga melayani konsumen dengan baik.

Wakil Ketua Bidang Digital APINDO Tirza Reinata Munusamy menambahkan bahwa pemisahan model perusahaan marketplace serta produsen serta media sosial juga e-commerce akan memverifikasi tidaklah ada ada media yang mana mendominasi rantai perdagangan online dari awal hingga akhir.

Hal ini akan mengurangi kemungkinan praktik monopoli lalu persaingan yang digunakan hal itu bukan ada sehat. Dilarangnya social commerce untuk bertransaksi juga akan menjaga privasi data pribadi warga negara Indonesia.

Munusamy menjelaskan bahwa aktivitas yang dimaksud memengaruhi permintaan serta penawaran melalui berbagai wadah digital merupakan bentuk anti persaingan dan juga juga sudah dikategorikan ilegal pada pasar komoditas lalu keuangan. Oleh akibat itu, APINDO menyokong perbaikan dalam pasar ritel.

APINDO juga mengupayakan kebijakan pemerintah seperti persyaratan perizinan standarisasi pada penjual luar negeri juga ambang batas nilai minimum US$100 atau Rp1,5 jt pada marketplace crossborder.

Hal ini memungkinkan komoditas UMKM untuk tetap bersaing serta mengamankan kualitas produk-produk impor.

Selain itu, APINDO mengupayakan Pemerintah untuk secara berkala mengkaji nilai tukar jual kemudian logika pasar domestik dan juga juga internasional untuk menghindari ilegalitas juga praktik dumping.

Pemerintah juga diharapkan untuk memperhatikan negara-negara produsen yang digunakan memberikan insentif suku bunga lalu komitmen penegakan hukum tanpa pandang bulu.

  • Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *