Menu
kabar terbaru hari ini

Mentan SYL Usul Joint Task Force di Spanyol Saat KPK Geledah Rumahnya

  • Share
Mentan SYL Usul Joint Task Force dalam Spanyol Saat KPK Geledah Rumahnya

Menteri Pertanian (Mentan)  berada di dalam dalam Spanyol untuk mengkaji kerja sebanding di dalam area sektor  saat rumah dinasnya sedang digeledah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Berdasarkan keterangan resmi Kementerian Pertanian pada Sabtu (30/9), Syahrul mengusulkan ke Menteri Pertanian serta Perikanan Spanyol Luis Planas Puchades untuk memproduksi MoU dalam bentuk Joint Taskforce untuk memajukan sektor pertanian kedua negara.

Menurutnya, ada banyak aspek yang mana yang sanggup dikerjasamakan antara Indonesia kemudian juga Spanyol.

“Termasuk dukungan Luis Planas dalam menghadapi ancaman krisis global yang tersebut diakibatkan oleh perubahan iklim, tekanan geopolitik global serta pemulihan kegiatan kegiatan ekonomi pasca pandemi,” katanya.

Dalam kesempatan itu, Syahrul juga menyampaikan kebijakan pengembangan yang digunakan digalakkan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).

Ia menyampaikan Jokowi terus menyokong perluasan barang turunan bermutu agar sanggup jadi bersaing pada pasar domestik maupun internasional.

“Karena itu, kami terus berkolaborasi dengan asosiasi kegiatan bidang usaha maupun korporasi swasta. Bulan lalu, kami bekerjasama dengan Pemerintah Denmark untuk menguatkan produksi susu kemudian keju organik. Sementara pada hortikultura, kami menggerakkan pengembangan kemudian komersialisasi komoditas herbal dari hulu ke hilir,” katanya.

Sementara itu, rumah dinas Syahrul di tempat dalam Jalan Widya Chandra V Nomor 28, Jakarta Selatan digeledah KPK sejak Kamis (28/9) sore. KPK menemukan uang total senilai Rp30 miliar saat menggeledah rumah dinas Syahrul.

Uang puluhan miliar itu dibawa penyidik lembaga antirasuah untuk kepentingan proses penyidikan dugaan korupsi dalam area Kementerian Pertanian yang tersebut dimaksud menyeret nama Syahrul Limpo.

“Total uangnya Rp30 miliar,” kata salah satu sumber CNNIndonesia.com dalam KPK, Jumat (29/9) malam.

Sumber itu menyatakan uang hal yang diduga berasal dari para kepala dinas pertanian berbagai pemerintah daerah untuk penawaran serta mutasi jabatan.

Menurutnya, para kepala dinas itu butuh rekomendasi agar mendapat persetujuan dari gubernur ataupun bupati kemudian wali kota.

“Sedang didalami dugaan penerimaan uang lain,” ujarnya.

  • Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *